Today: January 17, 2018

Pembangunan Kota: Berbasis Manusia Versus Tempat

February 8, 2017 @ 11:12 am
posted by rahmat yananda

Tudingan Anies Baswedan kepada pasangan calon (paslon) petahana Basuki – Djarot yang hanya fokus pada pembangunan fisik Jakarta mengemukakan isu klasik dalam pembangunan kesejahteraan, yaitu berbasis manusia versus berbasis tempat. Tudingan tersebut muncul dalam debat perdana (13/01/17) paslon Gubernur DKI Jakarta 2017 – 2022. Paslon Agus – Sylvi menyampaikan akan menggelontorkan bantuan tunai sementara dan program 1 miliar berbasis Rukun Warga (RW). Paslon Anies – Sandi yang berkampanye tentang penguatan ekonomi warga berbasis kecamatan. Paslon ini juga akan meningkatkan pelayanan Kartu Jakarta Pintar (KJP) berbasis individu, yang merupakan kelanjutan dari program Basuki – Djarot. .

Dikotomi pembangunan (kota) berbasis manusia versus tempat adalah perdebatan klasik (Louis Winnick dalam Roger Bolton, 1992) dalam kebijakan perkotaan. Menurut Winnick, peningkatan kesejahteraan lebih ideal berbasis individu dibandingkan peningkatan kesejahteraan berbasis tempat. Oposisi individu versus tempat dapat disederhanakan dalam dua klaster kebijakan : (1) transfer langsung anggaran atau subsidi untuk individu dapat mengeluarkan mereka dari kondisi buruk yang terjadi di suatu tempat; dan sebaliknya, (2) belanja infrastruktur terhadap tempat akan meningkatan keunggulan komparatif  yang akan berdampak pada individu. Implikasinya, peningkatan kesejahteraan individu sulit dilakukan secara efisien jika individu tersebut hidup/tinggal di tempat yang kondisinya terus memburuk. Bantuan berdampak minimal pada pendapatan riil atau membebankan biaya yang lebih besar pada masyarakat.

Berdasarkan pendekatan tersebut, program paslon Agus – Sylvi terkait Bantuan Langsung Sementara (BLS) untuk masyarakat miskin Jakarta dapat saja diterima. Bantuan tersebut diharapkan dapat menyasar langsung individu dan keluarga yang tinggal di tempat – tempat yang buruk. Pemprov DKI Jakarta  yang dinakhodai paslon Basuki – Djarot  malahan selama ini telah menyalurkan transfer langsung yang diubah dalam bentuk barang dan jasa menjadi KJP, mengabaikan di manapun penerima manfaat tinggal.  Berdasarkan fokus kebijakan dan target, tidak ada perbedaan mendasar antara kedua program tersebut baik BLS dan transfer melalui KJP. Perbedaannya, BLS bersifat jangka pendek (sementara) sedangkan transfer melalui KJP bersifat berkelanjutan. Kedua program paslon ini memiliki dampak mampu memecahkan sebagian masalah warga penerima manfaat meski belum dapat diandalkan menjadi solusi pemecahan masalah yang lebih komprehensif untuk warga miskin kota, khususnya utnuk mengangkat atau mengeluarkan mereka dari tempat dengan kondisi buruk.

Berbasis Tempat

Masalah – masalah perkotaan juga mengelompok berbasis tempat. Warga miskin kota tinggal mengelompok di banyak lokasi yang sama cenderung menjauhkan mereka dari kesempatan memaksimalkan urban advantage; infrastruktur minim; akses  terbatas; lingkungan yang tidak higienis; dan layanan publik seadanya. Warga miskin tersebut adalah target peningkatan kesejahteraan berbasis individu. Tanpa bantuan langsung atau penyediaan barang dan jasa mereka tidak sanggup bertahan meski seperti disebut di atas, kebijakan tersebut bersifat parsial, jangka pendek dan belum memberdayakan. Disinilah peningkatan kesejahteraan berbasis tempat dibutuhkan. Kebijakan pembangunan paslon untuk meningkatkan kondisi suatu tempat seperti infrastruktur lingkungan,  jalan dan jembatan, kawasan hunian, pasar, pusat – pusat perdagangan dan pusat pelatihan dan pendidikan menjadi penting.

Paslon Basuki – Djarot adalah pasangan yang memaksimalkan perbaikan tempat untuk peningkatan kesejahteraan warga kota secara umum. Akan tetapi, Basuki – Djarot lebih memilih memindahkan warga miskin dari satu tempat ke tempat, dari lokasi asal ke apartemen atau rumah susun. Alasan pemindahan lebih pada penataan kota, misalnya pengendalian banjir, daripada peningkatan kesejahteraan ekonomi warga yang sudah disediakan dalam layanan berbeda. Karenanya warga yang tinggal di bantaran sungai menjadi sasaran pemindahan. Apartemen dan rumah susun yang telah disediakan dilengkapi beragam infrastruktur pendukung agar warga mampu melanjutkan kehidupan mereka.

Ternyata dalam perkembangan termutakhir sebagian warga mengeluhkan akses yang kurang mendukung, kesulitan membuka usaha dan ketidaksanggupan  membayar sebagian layanan.  Pilihan memindahkan warga menyebabkan terputusnya jejaring sosial antar warga yang selama ini mengamankan mereka, khususnya secara ekonomi. Peningkatan kesejahteraan berbasis tempat butuh waktu  dengan dampak berkelanjutan.

Paslon Anies – Sandi memiliki program pengembangan kewirausahaan yang diselenggarakan di tiap kecamatan serta program pembaruan perkotaan. Kedua program tersebut berbasis individu dan tempat. Sementara paslon Agus – Sylvi berjanji memberdayakan warga dengan menggelontorkan satu miliar rupiah per RW. Jika penekanannya pada penguatan lingkungan setingkat RW, maka program tersebut berbasis tempat.

Pasangan Agus – Silvi dan Anies – Sandi juga mendorong penciptaaan lapangan kerja. Lapangan kerja adalah jembatan dari kebijakan peningkatkan kesejahteraan individu yang bersifat sementara menjadi berkelanjutan (tempat).

Basuki – Djarot menekankan pada penataan ruang untuk meningkatkan kenyamanan sedangkan pasangan sedangan Agus – Sylvi dan Anies – Sandi menawarkan program untuk keberlangsungan ekonomi. Dan tentu saja pilihan kebijakan paslon tersebut melahirkan kelompok target yang berbeda. Ini juga yang memunculkan klaim bahwa satu pasangan calon lebih pro pembangunan fisik Jakarta dan pasangan calon yang lain pro pada pembangunan manusia Jakarta.

Memadukan Manusia dan Tempat: Modal Sosial

Tidak ada yang salah dengan klaim – klaim terkait pembangunan berbasis individu maupun tempat. Kedua basis pembangunan kota tersebut akan bertemu pada suatu titik, kesejahteraan individu tidak dapat dilepaskan dari kesejahteraan tempat yang ditinggali. Dan langkah – langkah rekonsiliasi kedua basis tersebut tidak dapat dihindarkan karena kesejahteraan bukan hanya mencukupi kebutuhan fisik tetapi juga kebutuhan psikis.

Program – program para paslon tersebut harus mampu memadukan manusia dengan tempat. Pemberian bantuan langsung, baik yang bersifat tunai maupun natura, akan menguatkan individu – individu dan menjadi modal individual. Namun selain modal individu para paslon juga perlu mendukung program yang menguatkan modal sosial suatu tempat. Nilai – nilai seperti harmoni, solidaritas, kooperasi dan kolaborasi akan menguatkan nilai – nilai hidup bersama, tidak hanya sebagai individu. Hal ini penting mengingat penguatan kemampuan ekonomi individu an sich cenderung tidak berdampak langsung kepada perbaikan tempat. Justru sebaliknya, penguatan individu akan  mendorong mereka untuk meninggalkan tempat. Namun penguatan individu plus kerekatan modal sosial membuat individu – individu tumbuh menjadi komunitas yang menempati satu tempat disertai kesadaran untuk menguatkan tempat tersebut sebagai wadah bersama.

Untuk kepentingan tersebut, penguatan individu dan sosial, pembangunan berbasis tempat menjadi relevan untuk mendorong tumbuhnya rasa terhadap tempat (sense of place) dan keterikatan pada tempat (place attachment). Kedua hal ini akan mendorong, tidak saja pemerintah, tetapi warga sendiri membangun tempat berbasiskan rasa kebersamaan (sense of community). Misalnya, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) adalah program yang harus dilanjutkan. Perbaikan lingkungan fisik dan perbaikan akses menjadi penting ditambah dengan perhatian kepada anak sebagai bagian dari perbaikan kualitas hidup generasi selanjutnya.

Penguatan ekonomi individu yang dibarengi dengan perbaikan kualitas tempat yang direkatkan oleh modal sosial akan mendorong warga untuk tinggal dan bersama – sama mempertahankan kualitas hidup yang diinginkan. Program – program tersebut perlu menjadi pertimbangan bagi para paslon di debat – debat selanjutnya.

 

Leave a Reply